ICW MENANG SIDANG KIP Partai Demokrat PD Wajib Serahkan Laporan Keuangan Ke ICW

KASUS ICW VS PD LAPORAN KEUANGAN DEMOKRAT
ICW MENANG SIDANG KIP Partai Demokrat PD Wajib Serahkan Laporan Keuangan Ke ICW. Sidang Komisi Informasi Pusat (KIP) memenangkan Indonesian Corruption Watch (ICW) yang menuntut laporan keuangan Partai Demokrat (PD). Dengan demikian PD harus menyerahkan laporan keuangan partainya ke ICW dalam 14 hari ke depan. Lihat juga penyebab Annisa Azward mahasiswi UI lompat dari angkot.

"Putusan dari hakim kami akan memberikan waktu selama 14 hari untuk hak berpikir terhadap terlapor untuk melaksanakan putusan," kata hakim ketua KIP Heny Swedianingsih dalam sidang ajudikasi antara ICW dengan DPP PD di Kantor KIP di Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (11/2/2013).
ICW menyambut antusias keputusan sidang KIP. Ini adalah kemenangan kedua ICW setelah pekan lalu menang dalam gugatan melawan PPP. Minggu depan, ICW akan menghadiri sidang ajudikasi dalam gugatan terhadap PAN.

"Kita menuntut PD segera memberikan laporan keuangan kepada ICW juga PPP. Putusan KIP itu final dan mengikat seperti MK jadi dalam waktu 14 hari harus memberikan laporan keuangan terhadap ICW," kata peneliti divisi korupsi politik ICW, Apung Widadi, kepada usai sidang KIP.

ICW telah meminta laporan keuangan 9 parpol di DPR. Golkar, PKS, dan PKB telah memberikan laporan keuangannya."Tapi Hanura, Gerindra, dan PDIP berjanji tapi tidak memberikan sampai sekarang,"katanya.

Menanggapi putusan KIP ini, Partai Demokrat akan membahas di DPP terlebih dahulu. "Sebagaimana mekanisme persidangan saya akan menggunakan hak berpikir dulu sekaligus akan membahas bersama DPP. Ya kan dikasih waktu 14 hari maka saya akan pakai beberapa hari itu untuk mendiskusikan," kata Ketua Divisi Komunikasi Publik Partai Demokrat, Hinca Panjaitan, yang menghadiri persidangan.

ICW meminta laporan keuangan parpol sebagai bagian dari keterbukaan informasi, yang juga diamanatkan UU Parpol. LSM itu mensinyalir parpol adalah lembaga yang paling bertanggungjawab atas maraknya korupsi di Indonesia.

Comments