INTELIJEN AUSTRALIA SADAP PEJABAT INDONESIA, DUBES INDONESIA DITARIK Daftar Nama Pejabat Indonesia yang Disadap Australia

INTELIJEN AUSTRALIA SADAP PEJABAT INDONESIA, DUBES INDONESIA DITARIK Daftar Nama Pejabat Indonesia yang Disadap Australia. Sejumlah media asing melaporkan, badan mata-mata Australia telah berusaha menyadap telepon Presiden SBY, Ani Yudhoyono istrinya, dan sejumlah menteri dalam kabinet SBY pada tahun 2009 lalu. Lihat juga CALON MERTUA SAKIT, NURI MAULIDA BATAL MENIKAH DENGAN BANGSAWAN MALAYSIA.

Sejumlah dokumen rahasia yang dibocorkan whistleblower asal AS, Edward Snowden, yang berada di tangan Australian Broadcasting Corporation (ABC) dan harian Inggris The Guardian, menyebut nama Presiden SBY dan sembilan orang di lingkaran dalamnya sebagai target penyadapan pihak Australia.

Dokumen-dokumen itu menunjukkan bahwa badan intelijen elektronik Australia, Defence Signals Directorate, melacak kegiatan Yudhoyono melalui telepon genggamnya selama 15 hari pada Agustus 2009, saat Kevin Rudd dari Partai Buruh menjadi Perdana Menteri Australia.

Daftar target penyadapan juga mencakup Wakil Presiden Boediono, yang pekan lalu berada di Australia, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, juru bicara Presiden untuk urusan luar negeri, Menteri Pertahanan, dan Menteri Komunikasi dan Informatika.

Dalam dokumen itu tertera jenis peralatan komunikasi yang dimiliki oleh para target DSD, misalnya ponsel Nokia E-90-1 yang digunakan Presiden SBY dan Ani Yudhoyono, serta BlackBerry Bold 9000 yang dipakai Wakil Presiden Boediono.

Daftar pejabat Indonesia yang disadap Pemerintah Australia

Harian Inggris, The Guardian, dan Australia, Sydney Morning Herald (SMH), Senin 18 November 2013, sama-sama membongkar praktik Badan Intelijen Australia (DSD) yang berupaya menyadap komunikasi pribadi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Ibu Negara, Kristiani Herawati, juga turut menjadi target spionase Badan Intelijen Australia yang memiliki motto "Ungkap Rahasia Negara Lain, Namun Lindungi Rahasia Negara Sendiri" itu. Guardian dan SMH sama-sama merujuk kepada dokumen Snowden bulan November tahun 2009 lalu.

Dokumen yang berhasil diperoleh oleh Guardian berupa materi presentasi dalam format Power Point milik DSD yang berlabel 'top secret'. Di dalam dokumen tersebut tertera target penyadapan DSD dan jenis peralatan komunikasi yang dimiliki oleh para target.

Di dalam slide presentasi juga tertulis sebuah daftar panggilan keluar dan masuk ke dalam ponsel pribadi Presiden SBY. Dalam dokumen berjudul "Kejadian Komunikasi Presiden Indonesia" tertera secara rinci semua panggilan selama 15 hari di bulan Agustus 2009 lalu.

Data panggilan di dalam slide itu mencakup nomor si penelepon, nomor tujuan telepon keluar, lama durasi percakapan di telepon dan jenis komunikasi yang dilakukan Presiden SBY, apakah itu SMS atau panggilan suara.
Pada praktik selanjutnya, daftar semacam ini juga dibuat DSD bagi target mereka lainnya. Dalam slide lain bahkan tertulis "Isi Pembicaraan yang Harus Dimiliki".

Berikut pejabat Indonesia dan ponsel pribadinya yang disadap Australia:

Susilo Bambang Yudhoyono (Presiden): Nokia E90-1
Kristiani Herawati( Ibu Negara): Nokia E90-1
Boediono (Wakil Presiden): BB Bold (9000)
Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden): Samsung SGH-Z370
Dino Patti Djalal (Juru Bicara Kepresidenan): BB Bold (9000)
Andi Mallarangeng (Juru Bicara Kepresidenan): Nokia E71-1
Hatta Rajasa (Sekretaris Negara): Nokia E90-1
Sri Mulyani (Menko Ekonomi): Nokia E90-1
Widodo AS (Menko Polkam): Nokia E66-1
Sofyan Djalil (Menteri BUMN): Nokia E90-1


Dubes Indonesia di Australia dipanggil pulang

Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia untuk Australia Nadjib Riphat Kesoema menyikapi terbongkarnya penyadapan telepon Presiden RI dan sejumlah pejabat penting lainnya. Hal itu disampaikan Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Senin 18 November 2013.

"Pemerintah Indonesia memutuskan untuk memanggil pulang Dubes Indonesia di Australia untuk konsultasi," kata Marty.

Menurutnya, mustahil duta besar bisa melakukan tugas-tugasnya di tengah suasana yang mengganggu ini. "Saya telah bicara dengan presiden bahwa Dubes untuk kembali ke jakarta untuk konsultasi dengan pemerintah untuk nantinya mengambil keputusan," katanya.

Hanya saja, Marty tidak menjelaskan lebih detil ihwal pemanggilan pulang itu. "Saya gunakan istilah konsultasi dengan pemerintah sambil kita evaluasi," ujarnya.

Berapa lama dipanggil pulang? "Rasanya tidak terlalu cerdas untuk kita proklamirkan apakah satu hari, dua hari atau tiga hari."